MAKALAH

Posisi Jurnalistik dalam Etika Pers Abad 21

[Disusun untuk memenuhi tugas Berpikir dan Menulis Ilmiah (KPM 200) Semester Ganjil, Periode 2009/2010]

Disusun oleh:

CHRISMASOPY BINTARI (I34080036)

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

JANUARI 2010

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang Posisi Jurnalistik dalam Etika Pers. Seperti yang kita ketahui, saat ini informasi keilmuan merupakan komoditas primer yang dibutuhkan banyak orang. Bahkan menurut Ziauddin Sardar, informasi keilmuan bukan hanya kebutuhan, melainkan menjadi sumber kekuasaan. Realitas menunjukkan bahwa barang siapa yang menguasai informasi keilmuan, maka masa depan bisa dirancang serta masa depan bisa diprediksi.

Mengingat begitu pentingnya informasi keilmuan, peranan penulispun menjadi penting, sehingga kemampuan menulispun harus diupayakan dikuasai. Dengan kemampuan menulis, seseorang bukan saja mampu mengembangkan dirinya, tetapi bisa menyebarkan ilmu dan pemikirannya, hingga bisa bermanfaat bagi khalayak ramai (Suyanto, 2009).

Sebagaimana tuntutan mondialisasi abad ke-21, seorang penulis atau pekerja di bidang jurnalistik seperti wartawan, harus menjadi individu yang selalu resah. Secara etis, nurani mereka selalu terusik ketika menyajikan ungkapan-ungkapan jurnalistiknya, dan bukan sekadar resah oleh tekanan praktik institusionalisme pers.

Makalah ini memiliki tiga sub bahasan yakni Apa yang disebut dengan Jurnalisme, Pers, dan Jurnalistik, kemudian Bagaimana kebebasan eksistensial dan tindak tutur Komunikasi, serta Bagaimana peneguhan Etika Pers Nasional. Literatur yang saya gunakan adalah literatur dari buku-buku tentang jurnalisme dan praktik jurnalistik, yang kesemuanya sangat membantu dalam penyelesaian makalah akhir BMI ini. Makalah ini mencoba memberikan kontribusi bagi siapapun yang berkeinginan untuk menulis ataupun terjun dibidang jurnalistik, khususnya wartawan. Dengan harapan, setelah membaca makalah ini, mereka yang terjun di bidang jurnalistik khususnya wartawan mendapat sedikit pencerahan bahwa kinerja jurnalistik, tidak terlepas dari masalah penggunaan bahasa yang dapat memicu problem etis. Kesadaran berbahasa wartawan abad ke-21 merupakan sumbangan terpenting pers Indonesia, khususnya dalam proses pendidikan politik masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga, wartawan dituntut harus bekerja keras pada masa transisi politik menuju masyarakat demokratis yang substantif seperti sekarang.

ABSTRACT

This paper discusses the ethical position of Journalism in the Press. As we know, this scientific information is “of primary commodities” which takes a lot of people. Even by Ziauddin Sardar, scientific information not only need, but a source of power. Reality shows that whoever is master of information science, then the future can be designed and predictable future. (the new source of power is not money in the few, but information of science in the hand of many).

Given the fundamental importance of scientific information, the role of the writer becomes important, so too have the ability to write controlled effort. With the ability to write, someone not only able to develop itself, but can spread knowledge and ideas, to be useful for the general public (Suyanto, 2009).

As mondialisasi  demands of the 21st century, a writer or a worker in the field of journalism as journalists, must be individuals who are always anxious. Ethically, they are always troubled conscience when presenting journalistic expressions, and not just troubled by the pressure of the press institutionalism practice.

This paper has three sub-topics of what is called journalism, press, and Journalism, and How existential freedom and said communications act, and How the National Press Ethics confirmation. I use the literature is the literature of books on journalism and journalistic practice, all of which are very helpful in solving this BMI final paper. This paper tries to contribute to anyone who wants to write or jump in the field of journalism, especially journalists. With hope, after reading this paper, those who were involved in the field of journalism, especially journalists received little enlightenment that journalistic performance, not apart from the problem of using language that could trigger an ethical problem. Awareness-speaking journalists of the 21st century is the most important contribution to the Indonesian press, especially in the process of political education in the community of nation and state, for the achievement of a just life, prosperity, and prosperity. Thus, journalists expected to work hard on the political transition towards a substantive democratic society like now.

RINGKASAN

Sebagaimana tuntutan mondialisasi abad ke-21, seorang penulis atau pekerja di bidang jurnalistik seperti wartawan, harus menjadi individu yang selalu resah. Secara etis, nurani mereka selalu terusik ketika menyajikan ungkapan-ungkapan jurnalistiknya, dan bukan sekadar resah oleh tekanan praktik institusionalisme pers.

Dalam makalah ini, dijelaskan beberapa hal mengenai hubungan jurnalisme, pers, dan jurnalistik, kemudian dijelaskan pula mengenai kebebasan eksistensial dan tindak tutur komunikasi, serta peneguhan etika pers nasional. Makalah ini memberikan banyak manfaat kepada siapapun yang ingin terjun ke bidang jurnalistik, khususnya wartawan, agar lebih memahami dan mempelajari penggunaan teknik bahasa yang diharapkan terhindar dari problem etis.

Istilah jurnalisme, pers, dan jurnalistik dapat dijelaskan dari beberapa sumber seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Ilmu Publistik. Jurnalisme merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Sedangkan secara umum, terdapat dua istilah yang kini muncul di masyarakat dan sering diartikan sama, yaitu jurnalis (wartawan) dan pers.

Dalam relevansinya dengan peneguhan suatu etika pers nasional yang berakar pada nilai-nilai etis bangsa, kesadaran berbahasa wartawan dapat dilihat melalui tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi yang diwujudkan ketika si wartawan itu mengonstruksi fakta atau realitas. Hal ini akan dibahas lebih jauh pada bahasan tentang kebebasan eksistensial dan tindak tutur komunikasi. Sedangkan pada sub bab peneguhan etika pers nasional, akan dijelaskan beberapa hal yakni tentang kesadaran transenden, keutamaan moral dan berpikir membumi, tiga sikap moral dan rujukan etika pers nasional yakni kemandirian moral, keberanian moral, berpikir kritis namun membumi, serta bahasan terakhir yaitu muatan pancasila dalam kode etik jurnalistik. Dalam bahasannya, dicantumkan beberapa tabel guna mempermudah pembaca, dan mendukung bacaan yang terdapat pada masing-masing sub bahasan.

Kesimpulan yang bisa didapat, wartawan abad ke-21, dituntut harus lebih bekerja keras dalam hal berbangsa dan bernegara, terutama ketika dewasa ini kehidupan berbangsa dan bernegara masih berada pada transisi politik menuju masyarakat demokratis yang substantif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak munculnya media cetak pertama; Acta Diurna, yang juga dapat disebut media massa pertama di zaman Romawi-Yunani, perkembangan media massa sampai saat kini sudah sangat maju. Bila pada pencetakan Acta Diurna hanya berupa kertas lembaran (news sheet), kini media massa sudah sangat beragam. Media cetak sudah terdiri atas surat kabar, tabloid, dan majalah, sedangkan media elektronik terdiri atas radio dan televisi, juga meluas penggunaan media on-line (e-news) yang berbasis internet[1].

Demikian juga di negara kita, perkembangan media massa di Indonesia kini juga tumbuh sangat cepat, terutama sejak masa reformasi, yang ditandai dengan pemberian kebebasan terhadap pers untuk tumbuh dan berkembang. Sejak adanya surat kabar Baviasche Nouvelles, yang terbit di Batavia pada tahun 1774, kini jumlah media cetak dan elektronik, terutama surat kabar dan tabloid semakin banyak. Demikian juga dengan media televisi, yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu.

Pencarian tenaga kerja bidang jurnalistik juga semakin meningkat, dan sudah banyak media cetak yang secara terang-terangan membuka lowongan kerja sebagai wartawan dan fotografer, demikian juga media televisi yang secara terbuka merekrut calon kamerawan, reporter, presenter, dan lain sebagainya. Peminat yang cukup besar, sehingga memberikan kesempatan kepada lembaga media tersebut melakukan seleksi, guna memilih atau menerima tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, seperti yang selama ini terjadi, mahasiswa yang bukan dari jurusan komunikasi juga semakin tertarik bekerja di bidang jurnalistik. Kenyataannya, ada sarjana kedokteran, sarjana pertanian, sarjana teknik, atau sarjana ilmu administrasi justru menjadi wartawan atau reporter sehingga pasar yang secara keilmuan menjadi “jatah” lulusan ilmu komunikasi, kini juga menjadi ladang perebutan jurusan-jurusan lain.

Dengan semakin banyaknya calon mahasiswa yang berminat masuk jurusan komunikasi dan lulusan jurusan nonkomunikasi yang ingin terjun ke dunia jurnalistik, tentu semakin banyak membutuhkan literatur bacaan tentang komunikasi, khususnya bidang jurnalistik. Makalah ini mencoba memberikan kontribusi bagi siapapun yang berkeinginan untuk menulis ataupun terjun dibidang jurnalistik, khususnya wartawan. Dengan harapan, setelah membaca makalah ini, mereka yang terjun di bidang jurnalistik khususnya wartawan mendapat sedikit pencerahan bahwa kinerja jurnalistik, tidak terlepas dari masalah penggunaan bahasa yang dapat memicu problem etis. Pencerahan ini sangat jelas kepentingannya karena media massa pada dasarnya adalah cerminan masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi pembacanya.

1.2 Perumusan Masalah

1)      Apa yang disebut dengan Jurnalisme, Pers, dan Jurnalistik?

2)      Bagaimana kebebasan eksistensial dan tindak tutur Komunikasi?

3)      Bagaimana peneguhan Etika Pers Nasional?

1.3 Manfaat dan Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menambah dan memberi kontribusi dalam khasanah jurnalisme Indonesia tentang pentingnya jurnalistik yang beretika di abad 21.

Manfaat yang bisa didapat, antara lain:

1)      Membantu mengembangkan cara berpikir secara etis dan sistematis.

2)      Menambah wawasan bagi diri sendiri dan orang lain.

3)      Mendapat wawasan tentang teknik penggunaan bahasa.

4)      Mengetahui tentang kebebasan eksistensial dan tindak tutur komunikasi.

5)      Mendapat pengetahuan tentang peneguhan Pers Nasional.

6)      Memberikan pelatihan kepada mahasiswa agar berpikir secara kritis dan dinamis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Jurnalisme, Pers dan Jurnalistik

Sebelumnya, sudah dikemukakan sepintas bila kegiatan jurnalistik dimulai dengan munculnya Acta Diurna, sehingga kata jurnalistik juga berasal dari kata Latin: diurnalis (Latin), journal (Inggris), atau du jour (Prancis), yang berarti informasi atau peristiwa yang terjadi sehari-hari. Bersamaan dengan munculnya istilah press (Inggris) atau pers (Belanda), yang sebenarnya berarti menekan (pressing), karena mesin cetak menekan kertas untuk memunculkan tulisan. Akibatnya, secara umum, terdapat dua istilah yang kini muncul di masyarakat dan sering diartikan sama, yaitu jurnalis (wartawan) dan pers. Sepintas lalu, arti kedua itu memang sama, jurnalis (journalist) merupakan orang pers yang tugasnya mencari informasi guna menjadi bahan berita[2].

Akan tetapi, definisi yang ada pada Kamus Bahasa Indonesia (Kamisa, 1997) menyebutkan, jurnalistik merupakan kegiatan menyiapkan, menulis, mengedit, dan memberiitahukan untuk surat kabar, majalah atau berita berkala lainnya. Sedangkan menurut ilmu publistik, jurnalistik merupakan suatu cara menyampaikan isi pernyataan untuk massa (khalayak) dengan menggunakan media massa (Kertapati, 1981)[3]. Namun demikian, saat ini pemahamannya tentunya harus diperluas lagi, bukan hanya surat kabar, tabloid, majalah, dan berita berkala lainnya, tetapi juga media elektronik sehingga bila dinyatakan secara umum bahwa jurnalistik merupakan kegiatan menyiapkan, menulis, mengedit, serta memberitakan bagi media cetak dan elektronik. McDougall (1972) mengemukakan, jurnalisme merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Kegiatan itu merupakan tugas yang dijalankan jurnalis (wartawan atau reporter) dalam usaha memunculkan informasi berita bagi masyarakat melalui media cetak atau elektronik.

Istilah pers sendiri baru muncul setelah J. Guttenberg menemukan mesin cetak yang kerjanya menekan (press) kertas untuk mencetak, yang awalnya diartikan sebagai persuratkabaran, namun belakangan banyak juga yang menyebut media elektronik sebagai bagian dari pers tersebut[4]. Istilah pers, bila dikaitkan dengan leksikon komunikasi (Djuroto, 2004), berarti:

1)      Usaha percetakan atau penerbitan;

2)      Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;

3)      Penyiaran berita melalui media massa cetak dan elektronik;

4)      Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita;

5)      Medium penyiaran berita, yakni media cetak dan elektronik.

Di samping itu, ada juga yang mengartikan pers dalam dua bentuk; pers dalam arti sempit merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan, sedangkan pers dalam arti luas merupakan kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan barang cetakan maupun dengan media elektronik, seperti radio, televisi maupun internet (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006). Dengan dasar itu, pers bisa diartikan lembaga atau orang yang bekerja di bidang penerbitan dan penyiaran[5].

2.2 Kebebasan Eksistensial dan Tindak Tutur Komunikasi

Ungkapan kebebasan pers pada umumnya dimaknai sebagai kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada pers (Magnis-Suseno, 2001; Wibowo, 2009) karena memang sudah sewajarnya pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan pers dalam melaksanakan fungsi dasarnya.

Dalam konteks ini, kebebasan pers hendaknya dimaknai sebagai kebebasan yang eksistensial, yaitu kemampuan wartawan untuk menentukan dirinya sendiri, yang diandaikan harus bersifat positif. Menurut Magnis-Suseno, 1987; Wibowo (2009), misalnya, kebebasan eksistensial tidak menekankan segi bebas dari apa, tetapi bebas untuk apa. Hal ini berari kita sanggup secara bebas untuk menentukan tindakan kita sendiri karena kebebasan kita itu mendapatkan wujudnya yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. Sementara itu, menurut (Bertens, 2004; Wibowo 2009), kebebasan eksistensial merupakan kebebasan tertinggi, kebebasan yang menyebabkan manusia seakan-akan “memiliki dirinya sendiri” karena telah mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani. Manusia yang bebas secara eksistensial, dengan demikian, akan terlepas dari segala tekanan dan alienasi sebab ia mampu mewujudkan segala kemungkinan secara mandiri dan kreatif. Oleh karena itu, secara kritis dalam hubungan ini kita dapat mengatakan bahwa kebebasan eksistensial wartawan mesti dipijakkan pada kesadaran berbahasanya. Dalam relevansinya dengan peneguhan suatu etika pers nasional yang berakar pada nilai-nilai etis bangsa, kesadaran berbahasa wartawan dapat dilihat melalui tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi yang diwujudkan ketika si wartawan itu mengonstruksi fakta atau realitas. Oleh Austin, tindak tutur dibagi ke dalam tiga jenis, yakni (a) tindak lokusi (locutionary acts), tindak ilokusi (illocutionary acts), dan tindak perlokusi (perlocutionary acts). Berikut ini adalah uraiannya (lihat juga: Wibowo, 2007).

  1. Tindak lokusi, yaitu tindak tutur penutur dalam menyampaikan sesuatu yang pasti sekalipun tidak ada keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya.
  2. Tindak ilokusi, yakni tindak tutur penutur yang hendak menyatakan sesuatu dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat si penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya.
  3. Tindak perlokusi, yakni efek tindak tutur si penutur bagi mitra tuturnya. Dalam penegasan lain, bila tindak  lokusi dan tindak ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, pada tindak perlokusi yang ditekankan adalah bagaimana respons mitra berbicara.

Sehubungan dengan kesadaran berbahasa wartawan dalam rangka menjaga kebebasan eksistensialnya, ketiga tindak tutur tersebut dapat ditafsirkan melalui proses induktif aposteriori, yakni proses konstruksi metode melalui langkah heurestika, menjadi tindak tutur komunikasi wartawan, yang berisikan elemen lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ketiga elemen ini kemudian dikonstruksikan sebagai elemen pokok di dalam metode analisis tindak tutur komunikasi, yakni jenis metode analisis isi pesan komunikasi yang diandaikan jauh lebih kritis, konstruktif, multidisipliner, dan heurestik dibandingkan dengan metode-metode analisis isi pesan komunikasi yang telah dikenal sebelumnya, seperti metode analisis isi, metode analisis wacana, metode analisis semiotika, dan metode analisis pembingkaian (Wibowo, 2009). Sedangkan komunikasi Menurut (Barry 1982; Yuhana, 2008) adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan dan pengalaman supaya timbul saling pengertian, keyakinan serta kontrol yang diperlukan.

Dalam kaitan dengan tindak tutur komunikasi wartawan, agaknya kita juga mesti memahami pendapat pencetus aliran Filsafat Bahasa Biasa, Ludwig (Wittgenstein 1889-1951; Wibowo, 2009). Menurut Wittgenstein (1983), sudah menjadi kenyataan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah suatu realitas yang memiliki dimensi empiris dan nonempiris yang berupa nilai. Implikasi dari hal ini, suatu  ungkapan jurnalistis, yang pada dasarnya mengandung suatu putusan moral, dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari penalaran etis yang baik. Pasalnya, putusan-putusan moral di balik suatu ungkapan jurnalistik tidak dapat dianggap sebagai sekadar cerminan dari apa yang menjadi kesukaan wartawan, tetapi benar-benar harus dilahirkan dari kesadaran berbahasa wartawan yang diurapi tanggung jawab etisnya, yang pada gilirannya akan menjaga kebebasan eksistensial wartawan.

Kesadaran berbahasa wartawan bahkan merupakan sumbangan terpenting pers Indonesia, khususnya dalam proses pendidikan politik masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tabel 1. Elemen Tindak Tutur Komunikasi Wartawan

Elemen Lokusi:

Kategorisasi dan ideology

Ungkapan bahasa adalah wujud antroposentrisme individu, yang dilandasi oleh persepsi, makna niatan, dan kategorinya, bahkan juga oleh profesionalitasnya.
Elemen Ilokusi:

Tata permainan bahasa dan implikasi etisnya

Ungkapan bahasa adalah pernyataan individu tentang sesuatu yang disampaikannya melalui suatu daya yang khas, yang membuat individu tersebut merasa telah bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Oleh karena mengandung suatu daya yang khas, suatu ungkapan bahasa selalu berimplikasi dengan masalah etis.
Elemen Perlokusi:

Efek ungkapan jurnalistik

Ungkapan bahasa menyebabkan efek tertentu bagi pendengarnya atau pembacanya. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak dari fungsi bahasa sebagai pemengaruh.

Sumber: Menuju Jurnalisme Beretika, 2009, Tabel I, halaman 23.

2.3 Peneguhan Etika Pers Nasional

  1. A. Kesadaran Transenden

Dari kacamata tantangan wartawan Indonesia abad ke-21, kesadaran terhadap nurani adalah kesadaran yang transenden. Kesadaran ini amat besar pengaruhnya di dalam kita memahami nilai-nilai etika pers mengingat kesadaran yang transenden, atau kesadaran yang melampaui pengalaman, adalah hasil pembatinan dan teguran, larangan dan tuntunan masyarakat. Apalagi, andai setuju, perkembangan pers dewasa ini telah melampaui batas-batas teorinya, misalnya dengan kemunculan “pers komunitas”, “jurnalisme warga”, dan jenis-jenis pers lainnya yang akan muncul kelak. (Wibowo, 2009)

  1. B. Keutamaan Moral dan Berpikir Membumi

Di dalam UU No. 40/1999 tentang Pers yang ditegaskan bahwa etika pers nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Kendati demikian, kalangan pers berkesan masih memahami penegasan itu dalam format tarik-menarik antara kekuasaan dan bahasa. Dampak dari hal ini, kalangan pers pun berkesan masih enggan memahami istilah “kebebasan untuk pers” dan “kebebasan dan pers”.

Kesadaran etis yang sulit berubah menjadi kesadaran transenden, akibat tekanan yang sedemikian rupa oleh praktik kekuasaan, hingga era reformasi masih dikesankan orang sebagai kendala kebebasan pers nasional. Dampaknya, wartawan lebih merujukkan kesadaran etisnya pada semangat liberalism barat, sebagaimana dikatakan Siregar (2005) atau Waluyo (2007) dalam Wibowo (2009). Keutamaan moral, yang ditunjang oleh hati nurani, diandaikan dapat dicapai melalui kekuatan moral atau kekuatan kepribadian seseorang. Menurut Magnis-Suseno (1987), kekuatan moral bukanlah sesuatu yang mengawang-awang karena muncul dari kepribadian seseorang yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai benar. Kepribadian yang mantap, menurut Magnis-Suseno, dilandasi oleh lima sikap, yaitu jujur, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan rendah hati. Akan tetapi, dalam kaitan dengan kesadaran transenden wartawan, yang harus kita digaris bawahi dari kelima sikap tersebut dewasa ini adalah kemandirian moral, keberanian moral, dan ditambah dengan berpikir kritis namun membumi.

  1. C. Tiga Sikap Moral dan Rujukan Etika Pers Nasional

Perbincangan mengenai etika dan moral adalah perbincangan tentang hubungan antarmanusia dalam konteks baik dan buruk atau susila dan tidak susila. Hubungan ini diwujudkan melalui norma (pedoman) dan oleh karena itu norma dilandasi oleh nilai, yaitu kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, nilai juga bertalian dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala pertimbangan batiniah manusia.

Nilai, dengan demikian, tidak bersifat konkret, tidak dapat ditangkap indera manusia, dan oleh karena itu nilai dapat bersifat subyektif dan sekaligus bersifat obyektif. Bersifat subyektif ketika nilai diberikan oleh subjek, yakni manusia sebagai pendukung pokok nilai, dan bersifat obyektif jika nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia. Oleh karena itu, tadi dikatakan bahwa hubungan antarmanusia dikonkretkan melalui norma agar nilai-nilai di dalamnya dapat bermanfaat atau dimanfaatkan. Sementara itu, hubungan antara etika dan moral juga erat, tetapi keduanya memiliki sifat yang saling berbeda. Moral lebih merupakan suatu ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mengkaji secar kritis dan mendasar tentang ajaran moral-moral tersebut. Dengan kata lain, menurut Magnis-Suseno (1987), etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan seseorang karena wewenang ini dianggap berada di tangan pihak yang memberiikan ajaran moral. Meskipun demikian, baik norma etika maupun norma moral tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar, pandangan hidup, atau filsafat hidup suatu masyarakat. Manurut Kaelan (2002), hal itu berkaitan dengan pertanyaan kritis atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Pertanyaan ini ternyata bertalian dengan kecenderungan pada setiap diri manusia untuk selalu berbuat baik. Kecenderungan berbuat baik, menurut Asdi (2003), merupakan hukum akal budi atau hukum moral yang datang dari diri manusia itu sendiri atau dari hakikat manusia yang paling dalam. Hukum akal budi inilah yang membawa manusia untuk saling berhubungan dalam rangka pencapaian keutamaan moral.

Untuk menegakkan hukum akal budi tentu dibutuhkan kekuatan moral. Dalam konteks tantangan wartawan Indonesia abad ke-21, kekuatan moral menuntut kepribadian yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai benar. Kepribadian yang mantap, sebagaimana telah disebutkan, ditopang oleh (1) kemandirian moral, (2) keberanian moral, dan (3) berpikir kritis namun membumi. Berikut uraiannya.

  1. 1. Kemandirian Moral

Kemandirian moral, menurut Magnis-Suseno (1987), merupakan wilayah intelektual individu sehubungan dengan kemampuannya membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral. Dalam penegasan lain, mandiri secara moral berarti kita tidak akan dapat “dibeli” oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kontek dengan pembicaraan kita ini, mandiri secara moral akan menunjukkan bahwa kita bukan wartawan yang mudah “tergiur” oleh suatu pandangan yang seakan-akan mengandung nilai-nilai moral.

  1. 2. Keberanian Moral

Jika kemandirian moral berada di wilayah intelektual individu, keberanian moral merupakan wujud konkret individu itu dalam mempertahankan kemandirian moralnya. Dalam ungkapan lain, menurut Magnis-Suseno (1987), keberanian moral adalah sikap individu yang diyakini sebagai hak dan kewajiban etisnya sekalipun ditentang oleh lingkungannya.

  1. 3. Berpikir Kritis namun Membumi

Berpikir kritis namun membumi dalam konteks ini mengandaikan bahwa dalam memahami nilai-nilai moral Pancasila sebagai nilai etis bangsa, selain memerlukan kemandiriran moral dan keberanian moral, kita juga memerlukan kesadaran kritis untuk membangun kehidupan nasional hanya atas dasar Pancasila.

Tabel 2. Koordinat Umum Norma Etika Pers Indonesia

Unsur Uraian Keterangan
Sikap batin yang tepat Menghindari nafsu, tanpa pamrih, ikhlas. Mengedepankan fakta sebagai suatu kebenaran etis.
Tindakan yang tepat Memenuhi kewajiban-kewajiban dalam dunia. Menjaga kehormatan, pandai mengelola konflik, rendah hati, jujur, dan transaparan dalm menjaga “hak publik untuk tahu”.
Tempat yang tepat Berperan secara tepat, professional. Mematuhi kode etik jurnalistik, memahami efek tindak tutur komunikasi.
Pengertian yang tepat Membuka diri dalam rasa, empati. Menghargai dan melayani kebutuhan segmentasi pembaca.

Sumber: Menuju Jurnalisme Beretika, 2009, Tabel IV, halaman 187.

  1. D. Muatan Pancasila dalam Kode Etik Jurnalistik

Mengingat dasar etika Pancasila adalah kebebasan dan tanggung jawab, dan mengingat kewibawaan moral wartawan terletak di dalam hak dan kewajiban etisnya, maka kode etik jurnalistik wartawan Indonesia sebenarnya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenyataan ini diantaranya terbukti karena butir-butir kode etik jurnalistik wartawan Indonesia mengandung hal-hal sebagai berikut: (a) Perilaku, ucapan, dan karya jurnalistik wartawan Indonesia harus mencerminkan ketuhanan, yakni dengan menggarisbawahi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Perilaku, ucapan, dan karya jurnalistik wartawan Indonesia harus mencerminkan kemanusiaan, yaitu dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain; (c) Perilaku, ucapan, dan karya juranalistik wartawan Indonesia harus mencerminkan persatuan, dengan menggarisbawahi bahwa wartawan Indonesia bukan bekerja untuk kepentingan sendiri atau kepentitingan kelompok dan golongan; tidak memutarbalikan fakta, tidak memfitnah, tidak cabul, tidak sadis; (d) Perilaku, ucapan, dan karya jurnalistik wartawan Indonesia harus mencerminkan kerakyatan, dengan melindungi narasumber yang tidak bersedia disebut namanya (off the record), mengakui kesalahan, menghargai ketentuan embargo; memberii informasi yang benar; dan (e) Perilaku, ucapan, dan karya jurnalistik wartawan Indonesia harus mencerminkan keadilan, dengan menggarisbawahi pemberitaan yang seimbang yang berarti menyelaraskan antara kepentingan khusus dan kepentingan umum.

Tabel 3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kode Etik Jurnalistik

Nilai-nilai Pancasila Butir-butir dalam Kode Etik Jurnalistik
Ketuhanan Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.
Kemanusiaan Menghormati kebebasan orang lain.
Persatuan Tidak bekerja untuk kepentingan sendiri atau kelompok; tidak memfitnah; tidak sadis; tidak cabul; tidak memutarbalikan fakta.
Kerakyatan Demokrasi subtantif; menghargai off the record; mengakui kesalahan; menghargai ketentuan embargo; memberii informasi yang benar.
Keadilan Berita selaras-seimbang; check and recheck, hak jawa, dan hak koreksi.

Sumber: Menuju Jurnalisme Beretika, 2009, Tabel V, halaman 196.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesadaran berbahasa wartawan merupakan sumbangan terpenting pers Indonesia, khususnya dalam proses pendidikan politik masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pelaksanaan kode etik jurnalistik harus terus-menerus menjadi perhatian Dewan Pers, sesuai dengan fungsi dan perannya. Akan tetapi, ketika masih banyak di antara kita yang berpendapat bahwa kebebasan pers tergolong sangat liberal, kode etik jurnalistik yang berorientasi pada nilai-nilai pancasila itu haruslah lebih dipahami sebagai pelayanan “hak publik untuk tahu”.

Wartawan abad ke-21, dengan demikian, dituntut harus lebih bekerja keras dalam hal berbangsa dan bernegara, terutama ketika dewasa ini kehidupan berbangsa dan bernegara masih berada pada transisi politik menuju masyarakat demokratis yang substantif.

3.2 Kritik dan Saran

Melatih kemampuan mahasiswa dengan adanya makalah akhir BMI ini adalah hal yang sangat penting dan baik. Hanya saja, mahasiswa/i khususnya saya sendiri, masih perlu banyak berlatih untuk membuat makalah yang baik bahkan mendekati sempurna. Apalagi, dengan adanya ketentuan jumlah halaman yang terbatas, cukup membuat saya resah dan gelisah. Saya harus menyampaikan isi dari topik yang saya angkat melalui makalah dengan spasi 1,5 dan halaman yang menurut saya sangat terbatas. Ketentuan halaman yang minim, dapat mengindikasikan isi yang dangkal, dan kurang mendalam. Karena tidak bisa disangkal, bahwa kreativitas mahasiswa cukup terhambat dengan ketentuan maksimal halaman yang minim. Namun semoga, hal ini tidak menjadi sesuatu yang buruk untuk makalah saya.

DAFTAR PUSTAKA

Magnis-Suseno, Franz. 1987. Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.

Mondry. 2008. Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Wibowo, Wahyu. 2009. Menuju Jurnalisme Beretika; Peran Bahasa, Bisnis dan Politik. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Suyanto, Asep Jihad. 2009. Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah. Yogyakarta: CV. Multi Solusindo.

Yuhana, Ida., Ninuk Purnaningsih, Siti Sugiah Mugniesjah. Dasar-Dasar Komunikasi. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia – IPB.


[1] Mondry,  Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008),  p. xii.

[2] Ibid., p. 17.

[3] Dalam Mondry,  Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008),  p. 17.

[4] Id,. p.18

[5] Ibid.

Comments are closed.